Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
"Komitmen Pembangunan yang lebih baik"
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
"Komitmen Pembangunan yang lebih baik"
 
Senin, 28 Juli 2014 17:15:00
HEADLINE
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kembali menyelegarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-9, 20-21 November 2013. Rakernas berlangsung di Balai Sudirman Gedung Panti Prajurit, Jakarta Selatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LKPP 2013 mengusungkan tema “GALANG PERCEPATAN MODERNISASI PENGADAAN PEMERINTAH MELALUI PENGUATAN LPSE DAN PROFESIONALISME ULP”. Rakernas diselenggarakan untuk penguatan peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mampu menjawab tantangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta yang terdiri dari Kepala Daerah, perwakilan LPSE dan ULP di seluruh Indonesia. Beberapa menteri serta Wakil Presiden Republik Indonesia hadir sekaligus membuka acara Rakernas LKPP 2013 ini. Disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik merupakan ujung tombak perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Itu sebabnya pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah menggunakan e-Procurement.

    Acara ini diisi dengan talkshow mengenai e-Procurement dan kewajiban pendirian ULP, sharing pengalaman, serta e-Procurement Award, dimana Pemberian penghargaan e-Procurement ini diberikan kepada jajaran pemerintah provinsi/daerah/kabupaten dan jajaran kementerian/lembaga/Instansi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan Eprocurement melalui LPSE serta pembinaan di daerah, dari 17 Pemerintah Provinsi/daerah/kabupaten yang mendapatkan e-Procurement Award 2013, LPSE Kutai Timur menjadi salah satu penerima Award Bidang Akselerasi Pelaksanaan e-Procurement 2013, sampai dengan 2013 telah terdaftar 595 LPSE di seluruh Indonesia.

    Kepala Bagian Pembangunan Noviari Noor, ST,MT yang di damping oleh Koordinator LPSE Kutai Timur Hj. Irma Yuwinda, ST,M.Si melaporkan kepada Wakil Bupati Kutai Timur bahwa penghargaan ini di berikan sebagai bentuk penghargaan LKPP terhadap Kutai Timur dalam pelaksanaan dan pembinaan yang intensif dan simultan untuk pelaksanaan e-procurement yang telah mencapai 100 % di tahun 2013.

    ...


    selengkapnya...
  • Jakarta - Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengadaan secara elektronik di K/L/D/I, LKPP memberikan penghargaan LKPP e-Procurement Award kepada sejumlah instansi. Penghargaan tersebut terbagi dalam empat kategori yaitu, Komitmen Pencapaian Inpres No. 1 Tahun 2013, Akselerasi Penerapan e-Procurement, Partisipasi Penerapan e-Catalog dan Kepemimpinan dalam Transformasi Sistem Pengadaan.

    Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo di sela-sela pelaksanaan Rakernas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013, di Jakarta 20 Nopember 2013. Berikut adalah K/L/D/I yang memperoleh penghargaan dari LKPP:

    ...


    selengkapnya...
  • Bupati Kutai Timur, Isran Noor, menegaskan menolak berbagai langkah negosiasi dalam proses arbitrase antara Pemerintah Indonesia menghadapi Churchill Mining Plc, perusahaan asal Inggris, di International Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID).

    Isran bahkan menyebut banyak komprador atau "antekantek" Churchill yang mendorong negosiasi. Namun ia bersikukuh menolak langkah di luar persidangan. Isran pun optimistis Pemerintah RI dapat memenangkan perkara ini.
    Kepada wartawan di ruangan kerjanya, Rabu (2/1), Isran mengatakan sidang perdana sudah dilaksanakan 27 November lalu dalam bentuk videoconference. Sidang "cyber" itu menghubungkan Washington dengan Jakarta, London, Jenewa, Brussel, dan Singapura.
    ...


    selengkapnya...
  • Mulai tahun ini Tepatnya di awal bulan Februari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan program baru tentang pelayanan akses internet bagi warga di kecamatan dan bahkan sampai ke desa-desa.

    Rencananya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mempersiapkan sarana berupa layanan melalui Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Sesuai tema MPLIK “Jangan Biarkan Yang Terpencil Kian Terkucil”, keberadaan mobil internet akan memberikan pengetahuan tentang informasi terhadap masyarakat yang berada di pedesaan. “Kita berharap mobil ini nantinya dapat di operasikan di daerah yang tidak terjangkau internet (blank spot).....

    ...


    selengkapnya...
  • Terkait dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor nomor 44/M-DAG/PER/T/2012, berikut disampaikan link untuk melihat peraturan tersebut....

    ...


    selengkapnya...
 
AGENDA KEGIATAN
Loading...
 
Top 10 ranking realisasi SKPD
Loading...

Berita Terkini

Berita Terkini


 
Loading...